BANDUNG, JAWA BARAT – Perkembangan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang melibatkan seorang oknum Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), yang diketahui saat ini masih aktif berdinas di KODIKLAT-AD bandung, kembali menjadi perhatian.
Perkara ini menyita perhatian karena pihak yang dilaporkan merupakan seorang laki-laki yang menurut kronologi dan keterangan tim kuasa hukumnya, sebelumnya memiliki hubungan asmara dengan pelapor, bahkan disebut turut memberikan pendampingan dan pelatihan ketika pelapor mempersiapkan diri untuk mengikuti proses menjadi anggota Kowad TNI.
Kini, setelah melalui serangkaian proses hukum sejak 2024, perkara tersebut kembali bergulir. Terlapor bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Agustus 2026 oleh penyidik Unit PPA Polda Jawa Barat.
Tim kuasa hukum tersangka mempertanyakan proses penetapan tersebut, khususnya mengenai pemeriksaan terhadap pihak tersangka dan perkembangan alat bukti yang digunakan penyidik.
Berawal dari Pendampingan Hingga Hubungan Asmara
Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak kuasa hukum, peristiwa bermula pada 13 Maret 2023.
Saat itu, pelapor bersama kedua orang tuanya, didampingi anggota Koramil, mendatangi calon tersangka untuk meminta pendampingan dalam persiapan mengikuti proses penerimaan Kowad TNI.
Sejak Maret hingga Juli 2023, berlangsung proses pendampingan dan pelatihan.
Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya disebut semakin dekat. Pada 11 Agustus 2023, keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara.
Pihak kuasa hukum menyebut hubungan tersebut berkembang atas dasar kedekatan dan komunikasi yang terjalin selama proses pendampingan.
Setelah pelapor menjadi anggota Kowad, pada 5 November 2023, keduanya disebut pertama kali melakukan hubungan intim.
Menurut keterangan pihak tersangka, hubungan tersebut berlangsung dalam konteks hubungan asmara dan disertai komitmen untuk menikah.
Namun, versi dan penilaian masing-masing pihak mengenai hubungan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum.
Perkara Dilaporkan ke Polrestabes Bandung
Pada 22 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Wisma Patrakomala, Bandung, disebut terjadi peristiwa yang kemudian menjadi dasar laporan dugaan TPKS.
Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polrestabes Bandung pada 18 Juli 2024.
Pihak tersangka melalui kuasa hukumnya membantah uraian peristiwa sebagaimana yang dituduhkan dan menyatakan terdapat sejumlah hal yang dinilai tidak sesuai dengan fakta menurut versi mereka.
Kuasa hukum juga menyampaikan bahwa setelah tanggal 22 Juni 2024, hubungan kedua pihak disebut masih berjalan baik.
Pada 23 Juni hingga 4 Juli 2024, tersangka diklaim masih memberikan perhatian, uang saku, serta memenuhi sejumlah kebutuhan pribadi pelapor.
Bahkan, pada 5 hingga 7 Juli 2024, keduanya disebut masih bertemu di Jakarta bersama rekan pelapor.
Rangkaian komunikasi dan pertemuan tersebut dinilai penting oleh pihak kuasa hukum untuk disampaikan sebagai bagian dari pembelaan.
Meski demikian, keberadaan komunikasi maupun pertemuan setelah suatu peristiwa tidak dengan sendirinya membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana. Hal tersebut harus dinilai bersama seluruh alat bukti yang sah.
Sempat Ada Upaya Perdamaian dan SP3
Dalam kronologi yang disampaikan tim kuasa hukum, pada 7 Maret 2024, pihak hukum dari TNI AD yang disebut berasal dari kesatuan tempat pelapor berdinas mendatangi Unit PPA Polrestabes Bandung untuk membicarakan penyelesaian secara damai.
Selanjutnya, pada 14 Maret 2025, Polrestabes Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sebagaimana disampaikan pihak tersangka.
Dua bulan kemudian, tepatnya 22 Mei 2025, pihak pelapor mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan menggugat Kapolri, Kabareskrim, dan Kapolda Jawa Barat.
Perkembangan perkara kemudian berlanjut.
Pada 20 Oktober 2025, menurut kronologi yang diberikan, SPDP dilanjutkan atau dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.
Pada 19 Maret 2026, pihak terlapor kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Unit PPA Polda Jawa Barat.
Hingga akhirnya, pada 6 Agustus 2026, penyidik menetapkan pihak yang sebelumnya berstatus terlapor tersebut sebagai tersangka.
Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penetapan Tersangka
Penetapan tersangka pada 6 Agustus 2026 menjadi salah satu poin yang dipersoalkan tim kuasa hukum.
Menurut keterangan mereka, penetapan tersebut diduga tidak didasarkan pada adanya bukti baru yang berbeda dari pemeriksaan sebelumnya di Polrestabes Bandung.
Kuasa hukum juga mempertanyakan apakah seluruh keterangan dari kedua belah pihak telah diperiksa secara menyeluruh sebelum penetapan status tersangka dilakukan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, dasar penetapan tersangka yang mereka ketahui meliputi:
- Keterangan saksi pelapor.
- Keterangan saksi ahli dari UPTD PPA Kota Bandung.
- Keterangan ahli dari Komnas Perempuan.
Pihak kuasa hukum menilai keterangan ahli perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk sumber informasi dan ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi dasar pendapat ahli tersebut.
Mereka juga menyatakan bahwa pihak tersangka belum memperoleh kesempatan klarifikasi yang memadai sebelum penetapan status tersangka.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dari pihak kuasa hukum yang perlu dikonfirmasi kepada penyidik Polda Jawa Barat maupun pihak-pihak terkait.
GNPK-RI Jawa Barat Datang Mempertanyakan Perkembangan Perkara
Pada 30 Oktober 2026, Tim GNPK RI Jawa Barat mendatangi Unit PPA Polda Jawa Barat untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan yang diterima tim, penyidik menyampaikan bahwa saat ini berkas perkara sedang dilengkapi untuk memenuhi petunjuk jaksa.
Informasi ini menunjukkan bahwa proses penanganan perkara masih berjalan dan belum dapat disimpulkan sebagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pada tanggal yang sama, tim kuasa hukum tersangka juga menyampaikan telah mengajukan permohonan audiensi kepada Komnas Perempuan dan UPTD PPA Kota Bandung.
Pihak kuasa hukum mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti yang menurut mereka penting untuk memberikan perspektif serta klarifikasi dari pihak tersangka.
Transparansi dan Keadilan Harus Dikedepankan
Perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan secara terbuka dan proporsional.
Apakah seluruh alat bukti telah diperiksa secara menyeluruh?
Apakah pihak tersangka telah memperoleh kesempatan yang cukup untuk memberikan klarifikasi?
Bagaimana perkembangan proses hukum setelah sebelumnya diterbitkan SP3?
Dan bagaimana penyidik menjelaskan dasar penetapan tersangka pada 6 Agustus 2026?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui keterangan resmi aparat penegak hukum dan pemeriksaan dokumen perkara, bukan melalui asumsi maupun opini sepihak.
Di sisi lain, dugaan tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan serius. Hak pelapor untuk memperoleh perlindungan dan penanganan yang layak harus dihormati. Begitu pula hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan opini publik. Hukum harus berdiri di atas alat bukti, prosedur yang benar, dan prinsip keadilan.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkara, sementara semua pihak tetap berhak mendapatkan perlindungan atas nama baik dan hak hukumnya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
TRANSPARANSI HARUS DIJAGA, KEADILAN HARUS DIUTAMAKAN, DAN KEBENARAN HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PROSES HUKUM.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan kronologi dan keterangan dari pihak tersangka serta tim kuasa hukumnya. Redaksi membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada pelapor, penyidik Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, TNI AD, UPTD PPA Kota Bandung, dan Komnas Perempuan. Status tersangka bukan merupakan bukti kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Narahubung
Nana Supriatna Hadiwinata (Abah Nana)
Ketua PW GNPK-RI Jabar